Sejarah

Awal Keanggotaan RI di UNESCO

Edisi 1 Februari 1950 UNESCO Courier, majalah berita UNESCO yang terkemuka, mengungkapkan dr Darmasetiawan, wakil pribadi (personal representative) Perdana Menteri Indonesia, bertemu M. Jaime Torres Bodet, Direktur UNESCO, untuk menyampaikan aplikasi menjadi anggota UNESCO. Di dalam pertemuan tersebut terungkap keinginan Pemerintah Republik Indonesia Serikat untuk mempergunakan metode pemberantasan buta huruf yang terbaik dan mutakhir, serta minat untuk mempergunakan hasil penelitian modern terhadap Malaria dari laboratorium yang tersebar di Sri Lanka, Sydney, dan tempat lainnya. Dr Darmasetiawan Notohatmodjo adalah Menteri Kesehatan Kabinet Sjahrir I, II, dan III, juga merupakan pemimpin Persatuan Dokter Indonesia yang dibentuk tahun 1948. Akan tetapi, pada tahun 1950, ia merupakan “Pegawai Tinggi diperbantukan kepada Kementerian Luar Negeri dengan gelar pribadi Duta Besar” sesuai Keppres RI No. 148 Tahun 1951.

Pertemuan ini mengawali proses menuju keanggotaan Republik Indonesia di UNESCO, yang melibatkan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di samping Executive Board UNESCO. Dr Darmawasetiawan membawa surat dari Perdana Menteri tertanggal 8 Januari 1950 dan surat tersebut diteruskan oleh Direktur Jenderal UNESCO kepada Sekretaris Jenderal PBB, dengan memberitahukan Executive Board pada tanggal 10 Januari 1950. Pengajuan kepada Sekretaris Jenderal dilakukan agar Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mempertimbangkan aplikasi ini, mengingat Indonesia pada waktu itu belum menjadi anggota PBB. Menariknya, pada tanggal 18 Januari 1950, Direktur Jenderal UNESCO juga menerima surat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada waktu itu dijabat Abu Hanifah, kakak kandung Usmar Ismail, tertanggal 7 Januari 1950. Adanya dua surat ini rupanya tidak dipersoalkan oleh Direktur Jenderal UNESCO dan setelah menerima resolusi dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB tertanggal 8 Februari, pada tanggal 17 Februari 1950 ia menyampaikan secara resmi aplikasi Indonesia kepada Executive Board UNESCO. Lembaga tinggi UNESCO ini bersidang pada akhir bulan Februari 1950 dan mengeluarkan keputusan tertanggal 2 Maret 1950 yang memenuhi permintaan Indonesia, serta juga Republik Korea dan Kerajaan Jordania yang telah melalui proses yang sama. Keputusan Executive Board UNESCO ini merupakan landasan penerimaan keanggotaan oleh General Conference UNESCO pada bulan Mei 1950.

Dari proses ini dapat kita lihat, sejarah Republik Indonesia di UNESCO dipengaruhi beberapa hal. Pertama, hubungan antara UNESCO dengan PBB: ada perjanjian antar keduanya yang mempengaruhi penerimaan anggota UNESCO; lebih jauh, perjanjian tersebut sesungguhnya juga mempengaruhi program yang ditawarkan UNESCO kepada anggotanya. Kedua, perkembangan aktivitas diplomasi Republik Indonesia: sejak awal, diplomasi di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan tidak mesti dipimpin oleh pakar di bidang tersebut; suatu kenyataan yang berbeda dengan perkembangan kepemimpinan di UNESCO yang pada masa awalnya mengutamakan kepakaran. Ketiga, pentingnya posisi Executive Board di UNESCO: meskipun lembaga tertinggi UNESCO adalah General Conference, Executive Board yang menentukan agenda pembahasan dan, karena itu, juga proses penerimaan anggota dan penentuan program UNESCO.

Bila ditarik lebih jauh ke perkembangan UNESCO sendiri, kita akan melihat betapa ketiga hal tersebut di atas sesungguhnya merupakan bidang-bidang perkembangan yang dinamis. Misalnya: program yang dicanangkan oleh PBB menentukan arah kebijakan pengembangan program UNESCO, padahal program PBB tersebut belum tentu dirumuskan oleh UNESCO. Atau: Republik Indonesia pernah menyatakan diri keluar dari PBB, namun pernyataan tersebut tidak serta-merta diterima oleh Executive Board sebagai pengunduran diri Republik Indonesia dari UNESCO. Atau juga: posisi Executive Board tidak selamanya sepenting pada waktu Republik Indonesia diterima sebagai anggota UNESCO, yaitu empat tahun setelah UNESCO resmi berdiri. Dengan kata lain, ada dinamika yang mempengaruhi perkembangan UNESCO sendiri dan dinamika tersebut dipengaruhi berbagai faktor dari luar UNESCO. Guna memperoleh benang merah sejarah Republik Indonesia di UNESCO di dalam dinamika ini, kita perlu mendalami perkembangan bidang aktivitas UNESCO.

[Lanjutkan membaca dengan mengklik tombol navigasi di bawah…]