Ia mengaku, selain Kaldera Toba, dirinya juga telah mengunjungi beberapa tempat yang juga diajukan untuk menjadi UNESCO Global Geopark (UGG), seperti Danau Rinjani, Pelabuhan Ratu dan Sumatera Barat (Ranah Minang).
Namun, menurutnya, berdasarkan dossier yang dikirimkan Tim Percepatan Geopark Kaldera Toba yang diketuai langsung Wakil Gubernur Sumut Nurhajizah Marpaung, Danau Toba punya nuansa berbeda dengan seluruh kekayaannya.
“Danau Toba itu tempat luar biasa. Kami mencoba bimbingan dan memberikan dukungan sebisa mungkin. Karena penilaian itu dilakukan di Juni 2018, jadi harus bisa disiapkan sebaik-baiknya,”ujar Guy Martini saat menghadiri diskusi tentang Strategi Pengelolaan Geopark Kaldera Toba Menuju UNESCO Global Geopark (UGG), di Medan, Jumat malam (29/12/2017).
Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hj Nurhajizah Marpaung, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumut Wan Hidayati, Kepala Balitbang Sumut Effendy Pohan, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekbang Binsar Situmorang, para ahli, seniman serta sejumlah pihak terkait.
Martini menjelaskan, saat membicarakan geopark tidak hanya sekadar bicara geologi atau alam semata. Tetapi keseluruhan aspek di dalamnya, seperti geologi, hayati dan kultur.
Selain itu, geopark berarti menjaga warisan bumi, mengelolanya, mempromosikannya. Sehingga bukan hanya memelihara kekayaan alam yang ada, namun juga bagaimana bermanfaat bagi masyarakat setempat, mampu membangun konsep perekonomian dan pemabangunan berkelanjutan dengan mengedepankan kearifan budaya lokal.
“Pengelolaan di dalamnya menggunakan sistem kerja sama melibatkan masyarakat setempat. Begitu juga keberadaan rumah makan, hotel dan pemandu wisata, berbasis geopark. Mempromosikan produk lokal, mengedepankan identitas ‘Batak’ agar mereka yang ada di dalamnya merasa bangga sebagai bagian dari Danau Toba,” pungkasnya.
Martini akan mengunjungi beberapa tempat, khususnya 16 geosite yang telah ditentukan oleh Tim Percepatan Geopark Kaldera Toba sebagai bukti sejarah bagaimana proses terbentuknya kawah dan Pulau Samosir, hingga membentuk satu kawasan besar dengan potensi geowisata yang luar biasa.
Selama kurang lebih tiga hari, ia juga akan memberikan masukan terkait apa saja yang perlu dibenahi agar GKT masuk menjadi UGG.
Nurhajizah mengatakan, Guy Martini ke Sumut diharapkan dapat memberikan bimbingan, sekaligus motivasi untuk bisa meningkatkan kualias pengelolaan Geopark Kaldera Toba agar diakui sebagai taman bumi warisan dunia.
“Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Mr Guy Martini di pertemuan ini. Kami berharap Anda bisa menikmati kunjungan selama berada di Indonesia, khususnya ke Medan dan terkhusus lagi untuk melihat kawasan Danau Toba. Sebagai asesor yang ahli soal geopark, kami mohon arahan agar Geopark Kaldera Toba (GKT) masuk dan diakui UNESCO,” ujar Nurhajizah.
Dikatakan Nurhajizah bimbingan dan arahan dari Tim Asesor UNESCO sangat diperlukan agar pengelolaan GKT sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh lembaga PBB tersebut. Oleh karenanya, dalam kesempatan tersebut dirinya mengharapkan keseriusan dan kerja keras untuk bisa mendapatkan pengakuan dunia.
“Sebab, jika kesempatan kali ini tidak bisa diraih, maka waktu berikutnya akan cukup lama hingga 5-10 tahun ke depan,” ujar Nurhajizah.
“Saya kira memang awalnya pemerintah kabupaten/kota kurang terlihat, tetapi belakangan ini sudah mulai mereka (pemkab se-kawasan) serius dan berbenah. Sudah mulai mempersiapkan apa-apa yang menjadi rekomendasi UNESCO itu. Memang tidak bisa singkat, tetapi ini terus jalan,” lanjut Nurhajizah.
Editor: Wen
Sumber: https://www.gosumut.com/berita/baca/2017/12/30/danau-toba-itu-tempat-luar-biasa-kata-presiden-ggn-
unesco#sthash.71wNZCBS.jKs0nhYr.dpbs
“Katanya sudah lama daftarnya, sejak 2010. Karena tidak ada kabar, saya coba usulkan lagi tahun 2016 kemarin itupun baru direspon tahun 2017 ini,” tutur Ipong saat dihubungi detikcom, Selasa (26/12/2017).
Namun sayang, reog baru bisa disidangkan Unesco pada tahun 2020 mendatang. “Karena menangani seluruh dunia, jadi harus antre lama. Bahkan keris dulu ngurusnya butuh waktu hampir 12 tahun,” terang Ipong.
Ditanya terkait kesulitan saat mendaftarkan reog, Ipong mengaku tak ada kesulitan. Namun memang secara teknis butuh waktu lama karena antre.
Kemarin saat pendaftaran yang dibutuhkan mulai dari sejarah, lalu penjelasan mengenai reog sendiri, apa itu reog dan lain sebagainya. “Termasuk dimainkan oleh siapa saja, banyak yang dipersiapkan,” jelas Ipong.
Sementara itu, peneliti kesenian reog, Ridho Kurnianto mengatakan, pendaftaran reog ke Unesco masih langkah awal. “Baru presentasi sekali di Jakarta kapan hari, itu pertama kali kebetulan saya yang presentasi,” tambahnya.
Menurutnya, reog memang pantas masuk warisan budaya tak benda karena memiliki nilai unggul sekaligus ada makna yang bisa diturunkan untuk membangun peradaban.
“Apalagi dukungan masyarakat Ponorogo yang menyatu dengan seni reog memang jadi nilai tambah,” pungkas Ridho.
Oleh: Charoline Pebrianti
Sumberb berita dan gambar fitur: https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3785604/reog-ponorogo-berjuang-jadi-warisan-budaya-unesco
]]>Warisan dokumenter ini menjadi bukti penting dalam sejarah umat manusia, dokumen-dokumen yang diajukan adalah sebagai warisan budaya yang bersifat global dan memiliki keterkaitan dengan bangsa lain.
Arsip konservasi Borobudur digagas oleh Balai Konservasi Borobudur di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Alasan Balai Konservasi Borobudur mengajukan arsip konservasi Borobudur tersebut karena itu merupakan proyek konservasi terbesar pada abad 20 yang didanai dunia internasional dan merupakan proyek pertama yang menggunakan teknik modern untuk konservasi monumen.
Pengakuan internasional terhadap arsip konservasi Borobudur ini mempunyai peranan penting bagi pengembangan ilmu konservasi terkini dan dapat digunakan untuk menemukan solusi bagi permasalahan konservasi yang ada.
Sementara itu naskah cerita Panji diusulkan oleh Perpustakaan Nasional RI secara nominasi bersama dengan negara Malaysia, Kamboja, Belanda dan Inggris.
Cerita Panji merupakan karya sastra dari abad ke-13 dan menjadi salah satu perkembangan sastra Jawa tanpa dibayangi oleh epos India Ramayana dan Mahabharata.
Kemudian arsip tsunami Samudera Hindia diusulkan oleh Arsip Nasional RI sebagai nominasi bersama dengan Sri Lanka.
Warisan dokumenter ini terdiri atas satu set arsip dalam berbagai media yang mencatat kejadian tsunami Samudra Hindia, tanggap bencana serta sebagian besar tentang rehabilitasi dan rekonstruksi.
Sejauh ini Indonesia telah memiliki beberapa warisan documenter yang diakui internasional sebagai ingatan dunia antara lain naskah La Galigo pada 2011, naskah Nagarakertagama pada 2013, naskah Babad Diponegoro pada 2013 dan arsip Konferensi Asia Afrika pada 2015.
Dokumen-dokumen yang telah diakui tersebut akan dijaga kelestariannya serta dilakukan alih media dan disebarluaskan kepada publik.
Renacananya tahun depan Indonesia akan mengajukan dua dokumen yang memiliki nilai sebagai ingatan dunia, yaitu arsip Gerakan Non Blok dan dokumen Sukarno.
Pengajuan dokumen tersebut digagas oleh ANRI, lembaga tersebut menilai dokumen Sukarno karena pemikiran-pemikirannya yang luas terkait internasionalisme, kemanusiaan dan juga ideologi bangsa, itu sangat penting dan harus diketahui masyarakat, tidak hanya masyarakat Indonesia tetapi juga masyarakat internasional.
Saat ini ANRI bersama beberapa pakar dan sejarawan sedang menyusun dokumen-dokumen apa saja yang akan disertakan dalam Sukarno Papers tersebut. Selain itu, ANRI juga akan menelusuri arsip-arsip mengenai Sukarno ke beberapa negara seperti Serbia, Amerika dan Aljazair.
ANRI optimistis dokumen tersebut dapat diterima sebagai ingatan kolektif dunia. Selain dokumen Sukarno, Indonesia juga akan mengajukan kembali arsip Gerakan Non Blok (GNB) yang sebelumnya telah diajukan namun belum berhasil mendapat pengakuan.
Gerakan Non Blok adalah lanjutan dari Konferensi Asia Afrika, arsip Konferensi Asia Afrika sudah mendapatkan pengakuan sebagai ingatan kolektif dunia. Oleh sebab itu Indonesia berupaya arsip agar Gerakan Non-Blok juga mendapat pengakuan dari UNESCO.
Gerakan Non Blok dibentuk di Yugoslavia (sekarang Serbia) oleh lima pemimpin dunia pada 1961, salah satunya presiden pertama Indonesia Sukarno. Agar dokumen ini diterima oleh UNESCO, Indonesia berencana melengkapi arsip-arsip yang akan diajukan, sebelumnya arsip Gerakan Non-Blok hanya diajukan oleh Indonesia dan Serbia.
ANRI akan berupaya mencari dokumen-dokumen pendukung dari negara-negara lain. Kesulitannya adalah arsip-arsip tersebut tidak disimpan di arsip nasional mereka, tetapi di simpan di Kementerian Luar Negeri negara tersebut.
Jika cara itu tidak berhasil, Indonesia dan Serbia tetap akan mengajukan dokumen Gerakan Non Blok tersebut hanya pada periode awal terbentuknya Gerakan Non-Blok saja.
Selain dokumen-dokumen yang diakui sebagai ingatan dunia tersebut, pada tahun ini Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Bidang Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan (UNESCO) menetapkan Pinisi, seni pembuatan perahu di Sulawesi Selatan (Art of boatbuilding in South Sulawesi) sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO melalui Sidang ke-12 Komite Warisan Budaya Takbenda (Intangible Cultural Heritage-ICH) UNESCO di Pulau Jeju, Korea Selatan.
Warisan Budaya Tak Benda Indonesia juga sudah banyak yang diakui UNESCO, mulai dari wayang, keris, batik, pelatihan batik, angklung, noken Papua, hingga tari Saman dan Tari Bali.
Secara nasional Indonesia telah mencatat hampir 600 warisan budaya tak benda yang dimiliki negara ini.
Badan PBB untuk Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan (UN for Educational, Scientific and Cultural Organization/UNESCO) mengesahkan pendirian pusat kategori 2, Pusat untuk Evolusi, Adaptasi dan Penyebaran Manusia di Asia Tenggara (Center for Human Evolution, Adaptation and Dispersal in South-East Asia/CHEADSEA) dalam salah satu acara di Sidang Umum ke-39 UNESCO.
CHEADSEA telah diusulkan Indonesia sejak 2014, namun baru dapat disahkan di tahun ini.
CHEADSEA tersebut akan berdiri di bawa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan menjadi wadah kerja sama antara peneliti di dunia di bidang evolusi.
Lembaga itu nantinya akan memuat berbagai kegiatan seperti pertukaran ahli, penelitian, publikasi , konferensi dan lainnya, sehingga para ahli evolusi manusia dari berbagai disiplin ilmu dapat bertemu.
Indonesia mengusulkan untuk membangun CHEADSEA karena negara ini memiliki potensi luar biasa sebagai tempat yang memiliki situs-situs evolusi manusia seperti di Sangiran.
Indonesia pun menjalin kerja sama dengan beberapa negara seperti Georgia di bidang evolusi manusia.
Tahun ini Indonesia-Georgia mneggelar pameran bersama yaitu “Prehistoric Heritage” yang menampilkan Homo Erectus dari Dminasi, Georgia dan fosil Indonesia yang berasal Sangiran, Trinil, Ngandong serta Mojokerto.
Tak hanya menggelar pameran kedua negara berencana saling bertukar duplikasi manusia purba, dan berencana akan mengadakan pertukaran peneliti dibidang evolusi manusia.
Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Fitri Supratiwi
Sumber: https://www.antaranews.com/berita/673406/catatan-akhir-tahun-arsip-indonesia-untuk-dunia
]]>Bupati Pangkep, H. Syamsuddin A Hamid, Se, mengatakan, kami menyambut dengan baik kedatangan tim geopark untuk menilai kawasan alam yang ada di Kabupaten Pangkep, kami berharap dengan kekayaan alam yang ada, mereka dapat menyaksikan sendiri dan mendapat pengakuan Dunia.
“Kami menilai setitik tanah surga ada di Pangkep, kekayaan alam kars, laut dan daratan, sudah menjadi kebanggan tersendiri masyarakat, terkait penilaian di serahkan pada tim unesco geopark,”. Kata Syamsuddin.
Setalah berbincang dengan Bupati Pangkep, Tim Unesco Geopark melanjutakn perjalanan di geosite Desa Bantimala, yang merupakan kawasan geopark nasioanal Maros – Pangkep, Sulawesi Selata. Kawasan tersebut berada di kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep.
Sumber gambar fitur: http://geoparks.id/id/maros-pangkep-2/
Sumber: https://beritapangkep.com/tim-unesco-kunjungi-geopark-pangkep/2420/
]]>Sebagai negara berkembang, perekayasa atau insinyur Indonesia perlu pembidangan dan kepakaran sehingga bisa mendukung pembangunan berkelanjutan.
Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam (TPSA) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
Wimpie Agoeng Noegroho mengatakan, BPPT dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) memandang perlunya standarisasi untuk mendorong kegiatan yang akan datang dan kerja sama di Asia Pasifik.
Untuk itulah BPPT menggandeng PII dan United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) mendorong penguatan kompetensi perekayasa agar berstandar internasional.
“Kerekayasaan teknologi inovasi penting untuk mendukung upaya pembangunan berkelanjutan. UNESCO mendukung hal ini,” katanya di Jakarta, Kamis (21/12).
BPPT yang mempunyai kewenangan sebagai pembina jabatan fungsional perekayasa memandang perlu peningkatan kualifikasi dan profesionalisasi agar perekayasa Indonesia berstandar internasional.
Perekayasa atau insinyur lanjutnya juga punya andil dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals).
Ketua Umum PII Hermanto Dardak mengungkapkan, saat ini Indonesia masih kekurangan sumber daya insinyur. Padahal percepatan dan kompetensi insinyur di dalam negeri perlu ditingkatkan sebagai percepatan untuk mengurangi gap dengan negara yang sudah maju.
Namun menurutnya profesi insinyur belum diminati generasi milenial. Di kampus, peminat atau mahasiswa jurusan teknik hanya 15 persen dari seluruh mahasiswa yang ada dari berbagai jurusan. Jumlah ini berbeda jauh dengan Malaysia yang mencapai 24 persen dan Korea serta Tiongkok yang mencapai 30 persennya.
“Padahal insinyur membuat sesuatu yang baru, yang tidak ada menjadi ada, terbangun, nyata dan memperbaikinya,” ucap Hermanto.
Namun saat ini jumlah insinyur di Indonesia diperkirakan hanya 40.000. Setiap tahunnya lanjut Hermanto, Indonesia membutuhkan 10.000 insinyur baru. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi pun mendorong agar mahasiswa tertarik di bidang teknik. Perusahaan juga diajak untuk menyerap tenaga insinyur yang dihasilkan kampus.
Oleh: Ari Supriyanti Rikin
Sumber berita dan gambar fitur: http://www.beritasatu.com/iptek/469787-bppt-gandeng-pii-dan-unesco-tingkatkan-kompetensi-perekayasa.html
]]>Dalam hal budaya misalnya, sudah terlalu jauh pergeseran nilai batik, bahkan sudah tecabut dari akar budaya karena faktor ekonomi dan eksploitasi semata. “Label batik tulis, batik halus oleh industri merupakan pembodohan publik. Kami harap pemerintah bisa menertibkan masalah ini dan tegakkan law enforcement,” tegasnya dalam deklarasi APPBI (Asosiasi Pengrajin dan Pengusaha Batik Indonesia), di Museum Batik, Jakarta, Kamis (20/12/2017).
Hadir dalam acara itu Sekretaris Kemenkop dan UKM Agus Muharram, Ketum APPBI Komarudin Kudiya, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Batik Indonesia (YBI) Jultin Ginandjar Kartasasmita, Ketua Yayasan Batik Jawa Barat (YBJB) Sendi Dede Yusuf, Ketua panitia Deklarasi APPBI Romi Oktabirawa dan Kaunit Pengelola Batik Dinas Pariwisata Jakarta Esti Utami.
Eksploitasi oleh industri itu antara lain berimbas pada penurunan penjualan batik orisinal. “Kami sekarang juga kesulitan mendapatkan bahan baku dan bahan produksi seperti kain sutra tenun maupun benangnya,” ungkap Komarudin yang juga pemilik batik Komar itu.
Di sektor pendidikan juga tak ada upaya meluruskan kesalahan persepsi soal batik ini. “Tak ada kurikulum yang lengkap dan komprehensif menyangkut batik,” tambahnya.
Pemakaian batik seragam sekolah juga menambah salah kaprah karena produk itu sebenarnya bukan batik. “Intinya, perlu koordinasi antara semua. Baik itu pemerintah, dunia pendidikan, pemerhati, yayasan, pengrajin, pengusaha batik, maupun industri,” pungkasnya.
Penulis: Ning Rahayu
Editor: Fauziah Nurul Hidayah
Kualifikasi guru PAUD di Indonesia belum memenuhi kondisi ideal. Sebab sebagian besar mereka adalah lulusan SMA atau sederajat. Serta sejumlah kecilnya masih dibawah jenjang SMP atau sederajat.
Untuk meningkatkan kualitas guru PAUD dengan cepat dan mensarjanakan mereka, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melalui Direktorat PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD dan Dikmas) tengah menggiatkan pelatihan dan kursus berbasis daring yang bisa diakses darimana saja.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar PAUD mengharuskan guru PAUD minimal berpendidikan Sarjana dengan bidang relevan PAUD atau Sarjana Psikologi. Sedangkan guru pendamping PAUD minimal SMA atau sederajat dengan memiliki sertifikat pelatihan PAUD.
Tahun 2016 lalu ada sebanyak 13.500 guru PAUD telah mengikuti pembelajaran daring. “Angka ini akan berlipat ganda setiap tahunnya,” kata Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas, Harris Iskandar pada Forum Kebijakan Pendidikan dan Pembelajaran Orang Dewasa Se- Asia Tenggara : Janji, Permasalahan dan Peluang Pembelajaran Daring Terbuka di Bandung, Senin(18/12).
Dalam Forum Se-Asia Tenggara yang dilaksanakan pada 18-20 Desember ini juga dibahas mengenai pelatihan kepada Guru PAUD lewat media daring. Kegiatan ini merupakan kerjasama Pemerintah Indonesia dengan UNESCO Institute for Life long Learning (UIL), Hamburg-Germany dan Southeast Asian Ministers of Education Organisation Regional Centre for Life long Learning (SEAMEOCELLL). “Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan ketersediaan kesempatan belajar daring terbuka bagi orang dewasa di kawasan Asia Tenggara,” kata Kepala Pusat Pengembangan PAUD dan Dikmas Jawa Barat Kemdikbud, Muhammad Hasbi.
Editor: Birny Birdieni
]]>Penanda ini yang dapat menjadi ekspresi semangat, karakteristik, dan potensi kreativitas warganya. Ungkapan Walikota Bandung Ridwan Kamil, bahwa “Kekuatan kreativitas Bandung adalah pada kemampuan warganya untuk memecahkan masalah, juga dengan memanfaatkan kolaborasi dengan berbagai pihak”.
Diperkuat oleh Fiki Satari, ketua tim manajemen dossier Bandung untuk UCCN, yang kini juga menjabat sebagai Ketua Indonesia Creative Cities Network (ICCN) dan Ketua Karang Taruna Kota Bandung, menyebutkan, “Diterimanya Bandung dalam UCCN untuk bergabung dengan Kota-kota Desain lain seperti Helsinki, Berlin, Montreal, Bilbao, St.Etienne, dan lain-lain, menunjukkan bahwa UNESCO menghargai sudut pandang ‘Desain’ yang diambil oleh Bandung,” ujarnya. Yaitu ‘Desain’ yang mengacu pada berbagai inisiatif dan upaya warga dan komunitas Bandung untuk menerapkan solusi bagi berbagai persoalan kota, termasuk inovasi dan rekayasa sosial.
Landmark yang telah dirancang sejak tahun 2016 ini berupa huruf .bdg yang dilukis di permukaan genteng sekitar 132 rumah warga Linggawastu dan Pulosari, dekat jalan layang Pasupati, dan hanya dapat dilihat secara utuh dan menyeluruh dari ketinggian 40 meter. “Kami menyebut landmark baru ini Airborne.bdg, dengan analogi bahwa yang terbawa dan tersebar melalui udara adalah semangat memanfaatkan kreativitas untuk solusi yang bersifat bottom-up melalui inisiatif warga dan komunitas”, jelas Tita Larasati, Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kota Bandung yang juga baru terpilih sebagai Ketua Bandung Creative City Forum (BCCF) periode 2017-2021.
Airborne .bdg bukanlah sekedar landmark, atau cat berwarna-warni yang ditorehkan pada permukaan bangunan. Proses pengerjaan pengecatan mungkin dilakukan hanya dalam durasi sekitar 1 bulan, tapi lebih dari itu, adalah proses dialog dan interaksi dengan warga Linggawastu, dengan hasil nyata bagi perbaikan lingkungan, telah terbangun sejak sekitar tahun 2014, dan terus berlanjut.
Interaksi ini dimulai dengan proses pemetaan dan kajian yang dilakukan oleh BCCF melalui Program Kampung Kreatif dengan koordinator Shinta S. Putri, yang juga anggota Komite Ekonomi Kreatif Kota Bandung. Ia terus mengawal program ini hingga terselesaikannya Airborne.bdg.
Program Kampung Kreatif Linggawastu mengidentifikasi komunitas lokal, serta berbagai isu lingkungan dan sosial, karakteristik serta potensi wilayah tersebut.
Proses ini dilanjutkan dengan penyelenggaraan beragam aktivitas bagi warga Linggawastu dan Pulosari, seperti pelatihan wirausaha dan pengembangan produk bagi Bank Sampah Sabilulungan, program Simpul Goes to Kampung (aktivitas pendidikan kreatif berbasis design thinking bagi anak-anak dan remaja), serta Riverplay, yang merupakan rencana pengembangan kawasan wisata di Cikapundung yang mencakup juga desain fasilitas publik, mural, urban game, dan sebagainya.
Di tahap finalisasi Airborne.bdg, program ini didukung penuh oleh Bidang Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Pada akhirnya, Airborne.bdg bukan hanya sekedar visualisasi atau simbol sebuah kreativitas belaka, namun lebih dari itu, ia adalah sebuah jejak fisik dari berbagai kegiatan yang memanfaatkan potensi kreativitas sebagai salah satu cara menemukan solusi inovatif dengan dampak nyata bagi beragam isu lokal, melalui inisiatif warga dan komunitas.
Diharapkan, landmark baru ini dapat selalu menjadi pengingat bagi warga dan seluruh stakeholders Kota Bandung, untuk selalu menjaga semangat kolaborasi dan dampak positifnya, dengan kesadaran terhadap potensi kreatif warga. [*]
Sumber gambar fitur: https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3775965/lewat-pasupati-jangan-lupa-tengok-lukisan-bdg-di-atap-warga
Sumber: http://sorotindonesia.com/airborne-bdg-landmark-terbaru-bandung-kota-desain-unesco/
]]>Penandatangan ini berlangsung di Ruang Rapat lantai II Kantor Kementerian PU PR,Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (15/12/2017), sekitar pukul 09.20 WIB, yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Selain Kabupaten Siak, empat daerah lainnya juga melakukan penanda tanganan MoU yang sama. Yakni, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sambas, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Sumenep.
Dalam sambutanya usai menanda tangani sertifikat MoU Kota Pusaka, Dirjen Cipta Karya Kementerian PU PR RI, Ir Sri Hartoyo, Dipl. SE, ME, mengatakan, sangat mengapresiasi lima daerah kabupaten yang komitmen dengan Kota Pusaka ini.
Tentunya, sambung Sri, dengan penanda taganan sertifikat Kota Pusaka ini akan meningkatkan daya tarik kota masing-masing dan hal ini akan menjadi multiplier effect.
“Kota Pusaka ini, adalah bagian dari perjalanan sejarah kota dan tentunya kita tidak boleh melupakan sejarah. Generasi kita harus tau tentang kota pusaka mereka yang mengandung perjalanan sejarah. Selain itu Kota Pusaka juga menarik wisatawan dengan situs-situs budaya yang kita lindungi,” ungkap Sri.
Sri juga menjelaskan, Kota Pusaka ini juga berfungsi edukasi dan perekonomian masyarakat.
“Sedangkan terkait masalah pendanaan bisa kita bicarakan dengan pemerintah pusat dan daerah. Kita juga berharap dalam penangan Kota Pusaka perlu melibatkan pemangku kepentingan,” ungkap Sri.
Usai penandatangan MoU, Bupati Siak, Drs H Syamsuar MSI, mengatakan, Kota Pusaka merupakan program dari Kementerian PU PR pada Dirjen Cipta Karya dalam upaya pelestaraian dan penataan situs peninggalan sejarah.
“Tujuan Program Kota Pusaka adalah agar menjaga identitas kota berdasarkan sejarah awal berdirinya kota tersebut, serta mengantisipasi terhadap lajunya pembangunan infrastruktur dan semakin menglobalnya budaya luar yang cenderung menyebabkan budaya lama hilang,” ungkap Syamsuar.
Alhamdulillah, kata Syamsuar bersyukur, perjuangan panjang Kota Pusaka Siak Sri Indrapura ini di Ridhoi Allah SWT.
“Selanjutnya kita berjuang untuk mendapat dukungan Unesco sebagai kota warisan dunia atau heritage city. Mari berjuang untuk membahagiakan anak cucu kita dimasa yang akan datang,” ajak Syamsuar.
Tak lupa Syamsuar mengucapkan terika kasih kepada pihak yang telah gigih memperjuangkan Siak menjadi Kota Pusaka. Seperti Kadis PU Turakim Siak, Irving Kahar dan Kasatker PBL Riau, Ikhwanul, dan dibantu Yan Prana.
“Ada juga sejumlah nama lagi yang sangat berperan dalam mewujudkan Siak sebagai Kota Pusaka, misalnya Kadri Yavis, Hendrisan, Lukman, Fauzi, SHC, Bapak OK Nizami, Pak Themas dan Pak Yo dan lain-lain yang tidak dapat saya uraikan satu per satu namanya yang selalu mendukung semangat kami untuk membangun Kota Pusaka Indonesia,” ucap Syamsuar.
Siak sebagai kota peninggalan Kerajaan Melayu Islam terbesar di abad 18-20, jelas Syamsuar, tercatat banyak peninggalan infrastruktur dan budaya Melayu yang masih melekat di masyarakatnya.
Dikhawatirkan peninggalan itu jika tidak dilestarikan dan tidak dipelihara akan hilang dari masyarakat Melayu. Apalagi bila menyalah artikan semangat otonomi daerah yang semata-mata menjadikan pembangunan infrastruktur, sehingga bisa menyebabkan musnahnya bangunan bersejarah yang telah dibangun para sultan.
Menyikap hal itu, Kabupaten Siak sudah menyiapkan regulasi perlindungan cagar budaya. Seperti Perda Kampung Adat Nomor 2 tahun 2015, Perda Bangun Gedung Nomor 1 tahun 2014.
Selain itu, Siak juga membentuk Tim Ahli Cagar Budaya yang diketuai Ok Nizami Jamil, dan tim ini satu-satunya ada di Riau. Selain itu juga ada Perbup RTBL kawasan Menpura dan Perbup TACB No 614/HK/Kpts/2017.
Jadi, ucap Syamsuar, program Kota Pusaka lah yang akan memelihara, melestarikan, menata dan mewariskan kembali ke generasi berikutnya dengan memberikan nilai tambah (added value) terhadap bangunan sejarah tersebut.
Misalnya, menjadikan bangunan tersebut sebagai museum, hotel, caffe, restaurant dan sebagainya.
Terhadap program Kota Pusaka ini, akan dibuatkan deliniasinya sebagai pembatas kawasan yang pola pembangunannya harus betul-betul diatur dan ditata dengan tetap menonjolkan bangunan aslinya sebagai ikon dari kota pusaka.
Selain itu, pengelolaannya juga harus ditetapkan dalam bentuk badan pengelola, segala bentuk pembangunan dan perizinan harus mendapat rekomendasi dari badan pengelola. (RB/Agus)
Sumber gambar fitur: http://www.lihat.co.id/wisata/istana-siak-sri-inderapura-pekanbaru-riau.html
]]>Kepala Seksi Sejarah dan Nilai Tradisional Disbudpar Sulsel Arifah menerangkan, saat ini ada 22 Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di Sulsel yang telah ditetapkan sebagai WBTB Indonesia dari tahun 2013-2017. Salah satunya, Phinisi yang telah masuk sebagai Cultural World Heritage UNESCO.
Di antara WBTB Sulsel yang telah mendapat pengakuan tingkat nasional tersebut, yakni Pakkarena, Pagellu, Sinriliq, Badik, Pepepepeka ri Makka, Tongkonan, Mabadong, Ganrang, Coto Makassar, Tudang Sipulung, Lipa Sabbe.
Selanjutnya, Mappadendang, Maudu Lompoa, Araga/Maraga, Mappalili Sigeri, Barongko, Maccera Manurung Kaluppini, Balla to Kajang, Passura, Tari Salonreng, dan Kelong Pakkiyo Bunting.
“Untuk tahun 2018, kita masih menunggu masukan dari kabupaten/kota, terkait produk kebudayaan apa dari daerah mereka yang akan diusulkan,” kata Arifah kepada SINDOnews, Kamis (14/12/2017).
Dijelaskan Arifah, mekanisme pengusulan WBTB Sulsel agar mendapatkan pengakuan tingkat Indonesia dilakukan di Disbudpar Sulsel. Sementara untuk tingkat dunia (UNESCO) ditangani pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kemendikbud. Itupun setelah mendapatkan ketetapan sebagai WBTB Indonesia baru bisa diusulkan.
“Tergantung pemerintah pusat. Apakah 22 memang sudah dianggap layak tuk tingkat dunia, karena tuk tingkat dunia, tentu bertambah lagi standar,” jelas dia.
Agar bisa mendapatkan pengakuan dunia, sambungnya, indikator penting yang menentukan adalah adanya kajian akademik yang mendalam dari WBTB tersebut. “Kita sering ditolak karena kajiannya dianggap belum memenuhi standar,” tambahnya.
Oleh: Syachrul Arsyad
]]>